UNM Gelar Kuliah Umum Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar kuliah umum mengangkat tema Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Menara Pinisi, Sabtu (16/10/2021). Menghadirkan Dr. Akmal Malik, M.Si Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Rektor UNM mengatakan dalam sambutannya
‘Ini adalah program rutin UNM untun meningkatkan Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi 4, maka secara berkala UNM mengundang para pakar dan pelaku pemerintahan karena tidak cukup jika hanya berteori di kampus”

Rektor Universitas Negeri Makassar berharap agar teori yang di dapatkan di kampus bisa bersinergi terhadap kebutuhan dan aplikasi di masyarakat

“Pak Dirjen Otoda Dr. Akmal Malik., M.Si adalah orang yang tepat untuk menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa bisa mensinkronisasi antara teori dan aplikasi di lapangan hingga berkontribusi dalam kemajuan bangsa, “ lanjutnya

Dalam paparannya, Akmal Malik mengungkapkan pentingnya kehadiran perguruan tinggi dalam terciptanya peraturan di suatu daerah.
“Kita meminta teman teman dari civitas akademika UNM untuk bisa menjadi mentor memfasilitasi produk hukum daerah yang hadir betul betul bermanfaat bagi masyarakat,”katanya.

Akmal menambahkan banyaknya urusan yang dilakukan oleh Pemda dimana setiap urusan memiliki regulasi dalam bentuk Perda yang harus menyesuaikan dengan regulasi dari pusat mengharuskan setiap Pemda melibatkan peran civitas kampus agar produk hukum yang hadir tidak hanya sekedar formalitas semata.

“Jadi produk hukum itu tidak hanya sekedar hadir dalam bentuk formalitas saja, tapi regulasi itu hadir menjadi akselerasi terhadap kesejahteraan dan demokrasi kita” jelasnya

Sistem otonomi daerah, Lanjut Dr Akmal Malik tidak akan bisa berjalan berjalan dengan baik jika kampus tidak memberi dukungan penguatan baik dalam bentuk administrasi ataupun kelembagaan dalam proses pembangunan daerah.
“Otonomi daerah itu tidak bisa jalan kalau teman teman dari kampus tidak ikut serta memberikan dukungan dalam penguatan administrasi dan kelembaban, ini kuncinya di situ,” ungkapnya.