UNM Menggelar Kuliah Umum yang Dihadiri Oleh Wamenkumham

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar kuliah umum yang membahas Quo Vadis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kuliah umum ini digelar secara luring dan daring , Menghadirkan 3 keynote Speaker atau pembicara, yaitu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Republik Indonesia, Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej. di Lt 3 Gedung Teater Pinisi, Kamis (8/4/2021).

Serta Zainal Arifin Mochtar pakar hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Prof Hasnawi Haris selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Makassar. Kegiatan ini dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Makassar dan turut hadir Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.

Dalam pemaparannya, Prof Edward menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam hukum pidana adalah merevisi RUU KUHP. RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia-Belanda.

 “Sejak kemerdekaan KUHP Hindia-Belanda telah berkembang secara masif dan banyak menyimpang dari asas-asas pidana umum yang diatur dalam kodifikasi”, katanya.

Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, segala badan negara yang ada dan peraturan yang ada masih tetap berlaku. Berlakulah KUHP yang dibuat Belanda pada tahun 1800 menjadi kitab hukum pidana di Indonesia.

“Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia tidak pernah menetapkan KUHP yang menjadi pegangan negara Indonesia. KUHP yang beredar di masyarakat yang dipakai di ruang-ruang sidang yang digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap jutaan orang, antara satu KUHP dan KUHP yang lain berbeda. KUHP yang terjemahkan oleh Muliyatno berbeda dengan KUHP yang diterjemahkan oleh Susilo, celakanya perbedaan terjemahan itu menyangkut sanksi pidana”, ungkapnya.

 Ia pun mencontohkan pasal 110 KUHP terjemahan Muliyatno berbunyi permufakatan jahat untuk melakukan makar diancam dengan pidana mati, sedang KUHP yang diterjemahkan oleh Susilo berbunyi permufakatan jahat untuk melakukan makar diancam dengan pidana 6 tahun.

“75 tahun KUHP digunakan untuk menghukum jutaan orang tapi berada dalam ketidak pastian. Padahal hukum itu harus pasti, terhadap sanksi pidana saja berbeda, belum lagi unsur-unsur yang lain. Pemerintah tidak pernah menetapkan KUHP yang sah”, tegasnya.

Lanjutnya, pada tahun 1963 telah di adakan seminar Hukum Nasional I, dan telah di mulai pembentukan RUU KUHP yang baru. Ia mencontohkan, Belanda membutuhkan waktu sekitar 70 tahun setelah merdeka, untuk membuat KUHP sendiri.

“Tetapi memang membuat KUHP membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” katanya.

Wamenkumham berharap, kuliah umum ini bisa menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak, yang menaruh perhatian pada perkembangan hukum Pidana.

Serta untuk menyamakan persepsi masyarakat terhadap pasal dalam RUU KUHP.  Sehingga pertanggungjawaban proses pembentukan peraturan perundang – undangan, bisa disajikan secara transparansi dan melibatkan masyarakat.

Ia pun mengharapkan, Diskusi Publik ini dapat menghasilkan masukan-masukan yang konstruktif, untuk menghasilkan hukum pidana materil yang lebih baik bagi Indonesia.

“Hari ini gagasan terkait pembentukan RUU KUHP, yang merupakan estafet dari pada pendahulu, yang mutlak harus kita wujudkan sebagai salah satu magnum opus karya anak bangsa, dan patut kita banggakan,” ujarnya

Zainal Arifin Mochtar, menjelaskan tentang hukum tata negara. “Hukum itu apa yang ditentukan oleh pembentuk hukum, lebih positifistik. Kaum positifistik tidak menaruh etika terlalu tinggi, menurut kaum positifistik hukum tergantung oleh pemilik otoritas. Kaum positifistik menguat seiring dengan menguatnya negara.”, katanya.

“Yah jadi jangan menyalahkan rakyat kalau mereka mengkritisi negara, karena itu memang sudah kodratnya,” katanya

Apalagi menurutnya, pengalaman sejarah selama ini, membuktikan negara sudah sering kali melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya.

“Karena negara harus dicurigai, makanya pemahaman positifistik bergeser ke hukum antroposentrisme, yaitu pemahaman, bahwa hukum itu yang harus dilihat manusianya,” jelasnya.

Dan itu menyumbangkan pengetahuan dengan sangat cepat, dan membantu menggambarkan pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia.

“Dengan bergesernya pandangan hukum ini, maka seketika bergeser semua pandangan hukum. Jadi saat ini yang diliat dari pembentukan peraturan itu manusianya,” katanya